Senin, 14 Oktober 2013

Etika Profesi



A. Pengertian Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. (Suseno, 1987)
Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986)
Berdasarkan beberapa pemikiran diatas etika menurut Bartens sebagaiman dikutip oleh abdul kadir,memberikan tiga arti etika yaitu
  1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorngan atau hidup bermasyrakat
  2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral,yang dimaksud disi adalah kode etik 
  3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk .arti sini sama dengan filsafat moral

Dalam perkembangannya etika dapat dibagi dua yaitu etika perangai dan etika moral

a) Etika perangai adalah adatistiadat atai kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat didaerah tertentu dan pad waktu tertentu.etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penelitian.contoh etika perangai adalah
1. Berbusana adat
2. Pergaulan muda mudi
3. Perkawinan semenda
4. Upacara adat

b) Sementara itu untuk etika moral adalah berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia.apabila etika tersebut dilanggar timbullah kejahatan yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar,kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral,contoh moral adalah
1. Berkata dan berbuat jujur
2. Menghormati orang tua
3. Menghargai orang lain
4. Membela kebenaran dan keadilan
5. Menyantuni anak yatim piatu

B. Fungsi etika
Menurut Magnis Suseno etika adalah pemikiran sistemmatis tentang moralitas ,dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis
F.Magnis Suseno menyatakan ada empat alasan yang menlatarkan belakanginya
  • Etika dapat membantu dalam mengali rasionalitas dan moralitas agama,seperti mengapa Than memerintahkan ini bukan itu

  • Etika membantu dalam mengintterprestasikan ajaran agama yang saling bertentangan

  • Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah masalah baru dalam kehidupan manusia

  • Etika dapat membantu mengadakan diaolog antar agama karena etika memndasarkan pada rasionallitas bukan wahyu

C. Macam-macam Etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :
a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

        Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.
        Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :
1. Sikap terhadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika profesi
4. Etika politik
5. Etika lingkungan
6. Etika idiologi

Manfaat Etika

Beberapa manfaat Etika adalah sebagai berikut ,
1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana
    yang boleh dirubah.
3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai.


D. PROFESI
Pengertian Profesi
Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess", yang dalam bahasa Yunani adalah "Επαγγελια", yang bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen".
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer,teknikdan desainer
Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus  dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

E. Karakteristik Profesi
1.    Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis : Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
2.    Assosiasi professional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.
3.    Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
4.    Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi professional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
5.    Pelatihan institusional : Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
6.    Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7.    Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8.    Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

F. Ciri – Ciri Profesi
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :
1.    Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2.    Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3.    Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4.    Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5.    Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

G. Pengertian Etika Profesi :
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.
    Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.
    Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.
        Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)
Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. 

H. Kesimpulan
Jadi menurut saya etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).


Daftar pustaka
Supriadi,S.H.,M.HUM . 2006.etika dan tanggung jawab profesi hukum di indonesia Jakarta.Sinar Grafika
Abdulkadir Muhammad.1991 .,etika profesi hukum .bandung.Citra Aditya Bakti
Liliana Tedjosaputro.2003.etika profesi dan profesi hukum ,Semarang .Aneka Ilmu
Darji Darmodiharjo dan Sidharta. 1995.pokok-pokok filsafat hukum .Jakarta.Gramedia pustaka utama
Magnis Suseno.1995.Pokok-pokok etika profesi hukum .Jakarta .Pradnya paramitha

Sabtu, 08 Juni 2013

The Beauty of Friendship


What we experience for friends sometimes tiring and annoying, but that's what makes a beautiful friendship has value.

Friendship often presenting several trials, but true friendship can overcome the temptation to grow even with so ...

Friendship is not created automatically but requires a long process such as iron sharpens iron, so a friend sharpens his friend.

Friendship colored with a variety of experiences joy and sorrow, entertained - hurt, note - let down, heard - ignored, assisted - rejected, but all this was never done intentionally with the purpose of hatred.

A friend does not hide mistakes to avoid disputes, precisely because of his love he rebuked himself for what it is.

Companions never wrap blow with a kiss, but a very painful state what the purpose of his friends willing to change.

Process from a friend of a friend in need of maintenance effort loyalty, but not when we need help then we have the motivation to seek attention, help and statements from other people love, but instead he took the initiative to provide and realize what is required by his friend.

His desire is to be part of the life of his friend, because there is no friendship that begins with self-important attitude. Everyone will need true friends, but not everyone managed to get it. Many people who have enjoyed the beauty of friendship, but there are so devastated by his best friend betrayed.

Remember the last time you were in trouble. Who will be next to you?? Who do you love when you feel unloved?? Who wants to be with you when you can not give anything??

to BE your friend

Respect and nourish your friendship always.

LOVE


If we love someone, we will always pray for him even if he did not stand beside us.

God gave us two legs to walk, two hands to hold, two ears to hear and eyes to see two. But why did God only bestowed on our hearts piece? Because God has given a piece of liver to someone else for us to look. That's Love ...

Do not occasionally say goodbye if you still want to try. Do occasionally give up when you still feel up. Do not occasionally say you do not love him anymore, if you still can not forget it.

Love comes to those who still have hope, even though they have been let down. To those who still believe, even though they had been betrayed. To those who still want to love, even though they've been hurt before and To those who have the courage and conviction to rebuild the trust.

Do not store the words of love with people you care about so that he died because eventually kamuterpaksa please register the words of love that the tomb. Instead speak words of love tersimpandibenakmu it now while there he died.

Maybe God wants us to meet and have sex with the wrong people before meeting the right person, we should know how to thank you for the gift.

Love can turn bitter into sweet, turning dust gold, cloudy became clear, sick are healed, the prison into the lake, pain into pleasure, and anger into mercy.

It hurts to love someone who does not love you, but more painful adalahmencintai someone and you never had the courage to express your love to him.

Jumat, 07 Juni 2013

Folklore Sangkuriang - Legend of West Java



In antiquity, in West Java, lived a princess named Dayang Sumbi. He had a son named Sangkuriang. The child was very fond of hunting in the woods. Each hunting, he was always accompanied by her pet dog named Tumang. Tumang actually the incarnation of a god, and also Sangkuriang natural father, but Sangkuriang not know about it and she was deliberately kept it a secret.

One day, as usual Sangkuriang go into the woods to hunt. Once when he got in the woods, Sangkuriang start looking for prey. He saw there was a bird that was perched on a branch, then without thinking Sangkuriang shot, and right on target. Sangkuriang then ruled earlier Tumang to catch prey, but the Tumang silent and refused to follow orders Sangkuriang. Since it is very annoyed at Tumang, then Sangkuriang and drove Tumang and not allowed to go home with him again.

At home, Sangkuriang tell the incident to his mother. Upon hearing the story of her son, Dayang Sumbi very angry. He took a scoop of rice, and banged on the head Sangkuriang. Feeling disappointed with the treatment of his mother, then Sangkuriang decided to go wandering, and left his home.

After the incident, Dayang Sumbi deeply regretted his actions. He prays every day, and ask that one day could see her son again. Because of the seriousness of the Sumbi Dayang prayer, then God gave him a gift of eternal beauty and youth forever.

After many years Sangkuriang wandering, he eventually intends to return to his hometown. When I got there, she was very surprised at all, because his hometown has changed completely. Sangkuriang pleasure increases when the current in the middle of the road met a woman who is very beautiful girl, who is none other than Dayang Sumbi. Because fascinated by her beauty, the direct Sangkuriang proposed. Finally an application is received by Dayang Sumbi Sangkuriang, and agreed to be married in the near future. One day, his future wife Sangkuriang ask permission to hunt on Hatan. Before leaving, he asked Dayang Sumbi for belt tightening and smoothing kapalanya. Dayang Sumbi was surprised, because at the time she smoothed Sangkuriang headband, he saw a scar. The scars are similar to scar her. Once asked about the cause of the wound Sangkuriang, Dayang Sumbi tekejut increases, because it is true that her husband was her own son.

Dayang Sumbi very distraught, because he could not marry his own son. After Sangkuriang home hunting, Dayang Sumbi tried talking to Sangkuriang, so Sangkuriang cancel their wedding plans. Dayang Sumbi request is not approved Sangkuriang, and only considered the wind alone.

Dayang Sumbi every day thinking about how to order their wedding never happened. After thinking hard, Dayang Sumbi finally found the best way. He proposed two conditions to Sangkuriang. If Sangkuriang can fulfill both these requirements, then Dayang Sumbi would be his wife, but on the contrary if the marriage fails then it will be canceled. The first requirement Dayang Sumbi wants Citarum river dammed. And the second is, ask Sangkuriang to make a very large boat to cross the river. The second condition that must be resolved before dawn.

Sangkuriang Dayang Sumbi undertakes the second request, and promised to finish before dawn. With its magic, then Sangkuriang exert his friends from the jinn to help complete the task. Secretly, Dayang Sumbi peek of Sangkuriang work. How surprised he was, because Sangkuriang almost menyelesaiklan all requirements given Dayang Sumbi before dawn.

Dayang Sumbi then ask for help around the community to roll out a red silk cloth to the east of the city. When looking at the color flushed in the east of the city, Sangkuriang thought that it was late morning. Sangkuriang immediately stopped work and was not able to meet the requirements that have been proposed by Dayang Sumbi.

With a sense of annoyance and disappointment, then break down the dam Sangkuriang it has itself created. Because the dam collapse, then there was a flood and the whole town under water. Sangkuriang also kicked a big boat that has been made. Canoe was drifting and falling headlong, then became a mountain called Tangkuban Perahu.

Hopefully Sangkuriang Bermanfaan Folklore and Share This post is useful for you if, we say many thanks for your visit and Visit the set of Folklore others ...


DMCA Protection on: http://www.lokerseni.web.id/2012/01/cerita-rakyat-sangkuriang.html#ixzz2VbXgyG00

The Dangerous Notion That Debt Doesn’t Matter

With little fanfare, a dangerous notion has taken hold in progressive policy circles: that the amount of money borrowed by the federal government from Americans to finance its mammoth deficits doesn’t matter.
Debt doesn’t matter? Really? That’s the most irresponsible fiscal notion since the tax-cutting mania brought on by the advent of 
supply-side economics. And it’s particularly problematic right now, as Congress resumes debating whether to extend the payroll-tax reduction or enact other stimulative measures.
Here’s the theory, in its most extreme configuration: To the extent that the government sells its debt to Americans (as opposed to foreigners), those obligations will disappear as aging folks who buy those Treasuries die off.
If that doesn’t seem to make much sense, don’t be puzzled — it doesn’t. Government borrowing is still debt that must eventually be paid off, just as we were taught in introductory economics.
Failing to repay the debt would mean not only the ugliness of default but also depriving the next generation of whatever savings their parents parked in government bonds.
And remember that just a small fraction of Treasuries are owned by individual Americans. Institutions and many foreign entities own the rest and are not about to give up claims that they are owed.
The more realistic alternative of continuing to service that debt offers the unattractive eventual prospect of either higher taxesor sharp cutbacks in government programs, or both.
That problem is greatly compounded by the fact that the $10 trillion of debt that is held by investors represents only a fraction of the federal government’s obligations and ignores an additional $46 trillion of commitments to 
Social Security and Medicare.
Of course every modern economy both tolerates and benefits from some amount of debt. But the United States has been on a binge, brought on by a toxic mix of spending increases and tax cuts that began with the Reagan tax cuts in the 1980s and were later turbocharged by those of President George W. Bush.
The figures are stark. In 1975, government debt per household was roughly equal to half of a typical household’s annual income. Today, it’s 1.7 times. Add entitlements, and the obligations would take a mind-boggling nine years of family income to pay off.
Even deficit hawks like me recognize that with the economy still barely above stall speed, now is hardly the moment for the government to slam on the fiscal brakes, debt or no debt.
So that means there’s no realistic alternative to more debt. But we can reduce the adverse consequences by how we spend this borrowed money. There are two main forms of stimulus: one kind is channeled through tax cuts and then mostly spent, just like a strapped family that puts its monthly expenses onto a credit card. Alternatively, government can direct its resources toward long-term investments that earn a return; think roads and dams but also medical research and education.
At the moment, gridlock grips Washington, and about all that Congress has offered is a two-month cut in the 
payroll tax, which may help shake the economy out of the doldrums but provides little lasting benefit.
We could just as effectively throw borrowed hundred-dollar bills out of airplanes. About the only worse approach would be nothing at all.
Government’s focus should shift toward investment. To do so, multiple challenges must be overcome.
First, unlike every company in America, the government doesn’t keep its books in a way that highlights these important two categories, investment and consumption. As a result, Congress can’t evaluate the long-term impact of its actions.
Second, the dark shadow of the 
Tea Party movement has made added spending — the route for most new government investment — taboo.
While public investment may take longer to unleash its positive forces, the case for it is compelling, in part because rising entitlement expenditures have crowded out government’s investment activities.
In the early 1950s, government devoted about 1.2 percent of gross domestic product to infrastructure; by 2010, that amount had fallen to just 0.2 percent. Meanwhile, federal spending on research and development dropped from a high of nearly 2 percent in 1964 to 0.9 percent in 2009.
By contrast, Franklin D. Roosevelt’s much-praised Works Progress Administration spent the equivalent of at least $1.5 trillion over eight years on projects that in New York City alone ranged from building La Guardia Airport to reroofing the New York Public Library to creating a lasting body of literary and artistic work.
I agree that short-term help for the economy combined with long-term deficit reduction is the right direction for budgetary policy.
But we also need to make every dollar of debt matter, and therefore we should be directing our efforts to lifting the economy toward programs that provide long-term benefit, not just a short-term burst of caffeinated energy.
·         and the obligations would take a mind-boggling nine years of family income to pay off. (preference)
·         But we can reduce the adverse consequences by how we spend this borrowed money.
(ability/possibility)
·         government can direct its resources toward long-term investments that earn a return
(ability/possibility)
·         which may help shake the economy out of the doldrums but provides little lasting benefit. (less than 50% certainty)
·         About the only worse approach would be nothing at all.(preference)
·         Government’s focus should shift toward investment. To do so, multiple challenges must be overcome.(advisability)

Resource :
http://ryuku-perubahan.blogspot.com/2012/04/tugas-binggris-bisnis2-ke-2.html

Conclusion :
short-term help for the economy combined with long-term deficit reduction is the right direction for budgetary policy. 
But we also need to make every dollar of debt matter, and therefore we should be directing our efforts to lifting the economy toward programs that provide long-term benefit, not just a short-term burst of caffeinated energy

The Economics of Happiness

We live in a time of high anxiety. Despite the world’s unprecedented total wealth, there is vast insecurity, unrest, and dissatisfaction. In the United States, a large majority of Americans believe that the country is “on the wrong track.” Pessimism has soared. The same is true in many other places.
Against this backdrop, the time has come to reconsider the basic sources of happiness in our economic life. The relentless pursuit of higher income is leading to unprecedented inequality and anxiety, rather than to greater happiness and life satisfaction. Economic progress is important and can greatly improve the quality of life, but only if it is pursued in line with other goals.
In this respect, the Himalayan Kingdom of Bhutan has been leading the way. Forty years ago, Bhutan’s fourth king, young and newly installed, made a remarkable choice: Bhutan should pursue “gross national happiness” rather than gross national product. Since then, the country has been experimenting with an alternative, holistic approach to development that emphasizes not only economic growth, but also culture, mental health, compassion, and community.
Dozens of experts recently gathered in Bhutan’s capital, Thimphu, to take stock of the country’s record. I was co-host with Bhutan’s prime minister, Jigme Thinley, a leader in sustainable development and a great champion of the concept of “GNH.” We assembled in the wake of a declaration in July by the United Nations General Assembly calling on countries to examine how national policies can promote happiness in their societies.
All who gathered in Thimphu agreed on the importance of pursuing happiness rather than pursuing national income. The question we examined is how to achieve happiness in a world that is characterized by rapid urbanization, mass media, global capitalism, and environmental degradation. How can our economic life be re-ordered to recreate a sense of community, trust, and environmental sustainability?
Here are some of the initial conclusions. First, we should not denigrate the value of economic progress. When people are hungry, deprived of basic needs such as clean water, health care, and education, and without meaningful employment, they suffer. Economic development that alleviates poverty is a vital step in boosting happiness.
Second, relentless pursuit of GNP to the exclusion of other goals is also no path to happiness. In the US, GNP has risen sharply in the past 40 years, but happiness has not. Instead, single-minded pursuit of GNP has led to great inequalities of wealth and power, fueled the growth of a vast underclass, trapped millions of children in poverty, and caused serious environmental degradation.
Third, happiness is achieved through a balanced approach to life by both individuals and societies. As individuals, we are unhappy if we are denied our basic material needs, but we are also unhappy if the pursuit of higher incomes replaces our focus on family, friends, community, compassion, and maintaining internal balance. As a society, it is one thing to organize economic policies to keep living standards on the rise, but quite another to subordinate all of society’s values to the pursuit of profit.
Yet politics in the US has increasingly allowed corporate profits to dominate all other aspirations: fairness, justice, trust, physical and mental health, and environmental sustainability. Corporate campaign contributions increasingly undermine the democratic process, with the blessing of the US Supreme Court.
Fourth, global capitalism presents many direct threats to happiness. It is destroying the natural environment through climate change and other kinds of pollution, while a relentless stream of oil-industry propaganda keeps many people ignorant of this. It is weakening social trust and mental stability, with the prevalence of clinical depression apparently on the rise. The mass media have become outlets for corporate “messaging,” much of it overtly anti-scientific, and Americans suffer from an increasing range of consumer addictions.
Consider how the fast-food industry uses oils, fats, sugar, and other addictive ingredients to create unhealthy dependency on foods that contribute to obesity. One-third of all Americans are now obese. The rest of the world will eventually follow unless countries restrict dangerous corporate practices, including advertising unhealthy and addictive foods to young children.
The problem is not just foods. Mass advertising is contributing to many other consumer addictions that imply large public-health costs, including excessive TV watching, gambling, drug use, cigarette smoking, and alcoholism.
Fifth, to promote happiness, we must identify the many factors other than GNP that can raise or lower society’s well-being. Most countries invest to measure GNP, but spend little to identify the sources of poor health (like fast foods and excessive TV watching), declining social trust, and environmental degradation. Once we understand these factors, we can act. 
The mad pursuit of corporate profits is threatening us all. To be sure, we should support economic growth and development, but only in a broader context: one that promotes environmental sustainability and the values of compassion and honesty that are required for social trust. The search for happiness should not be confined to the beautiful mountain kingdom of Bhutan.
http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs181/English
1.  holistic approach to development that emphasizes not only economic growth, but also culture, mental health, compassion, and community : pendekatan holistik pembangunan yang menekankan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga budaya, kesehatan, mental kasih sayang, dan masyarakat
2.  happiness is achieved through a balanced approach to life by both individuals and societies : kebahagiaan dicapai melalui pendekatan yang seimbang untuk kehidupan oleh individu dan masyarakat



Neither Revolution Nor Reform: A New Strategy for the Left


For over a century, liberals and radicals have seen the possibility of change in capitalist systems from one of two perspectives: the reform tradition assumes that corporate institutions remain central to the system but believes that regulatory policies can contain, modify, and control corporations and their political allies. The revolutionary tradition assumes that change can come about only if corporate institutions are eliminated or transcended during an acute crisis, usually but not always by violence.
But what happens if a system neither reforms nor collapses in crisis?
Quietly, a different kind of progressive change is emerging, one that involves a transformation in institutional structures and power, a process one could call “evolutionary reconstruction.” At the height of the financial crisis in early 2009, some kind of nationalization of the banks seemed possible. “The public hates bankers right now,” the Brookings Institution’s Douglas Elliot observed. “Truthfully, you would find considerable support for hanging a number of bankers…” It was a moment, Barack Obama told banking CEOs, when his administration was “the only thing between you and the pitchforks.” But the president opted for a soft bailout engineered by Treasury Secretary Timothy Geithner and White House economic adviser Lawrence Summers. Whereas Franklin Roosevelt attacked the “economic royalists” and built and mobilized his political base, Obama entered office with an already organized base and largely ignored it.
When the next financial crisis occurs, and it will, a different political opportunity may be possible. One option has already been put on the table: in 2010, thirty-three senators voted to break up large Wall Street investment banks that were “too big to fail.” Such a policy would not only reduce financial vulnerability; it would alter the structure of institutional power.
Still, breaking up banks, even if successful, isn’t the end of the process. The modern history of the financial industry, to say nothing of anti-trust strategies in general, suggests that the big banks would ultimately regroup and reconcentrate and restore their domination of the system. So what can be done when “breaking them up” fails?
The potentially explosive power of public anger at financial institutions surfaced in May 2010 when the Senate voted by a 96-0 margin to audit the Federal Reserve’s lending (a provision included ultimately in the Dodd-Frank legislation, which was designed to protect American taxpayers and consumers from financial corruption and to make the financial system more accountable)—something that had never been done before. Traditional reforms have aimed at improved regulation, higher reserve requirements, and the channeling of credit to key sectors. But future crises may feature a spectrum of sophisticated proposals for more radical change offered by figures on both the left and right. For instance, a “Limited Purpose Banking” strategy put forward by conservative economist Laurence Kolticoff would impose a 100-percent reserve requirement on banks. Because banks typically provide loans in amounts many times their reserves, this would transform them into modest institutions with little or no capacity to finance speculation. It would also nationalize the creation of all new money as federal authorities, rather than the banks, would directly control system-wide financial flows. A variety of respected liberal as well as conservative economists have welcomed this strategy—including five Nobel laureates in economics.
On the left, the economist Fred Moseley has proposed that for banks deemed too big to fail “permanent nationalization with bonds-to-stocks swaps for bondholders is the most equitable solution…” Nationally owned banks, he argues, would provide a basis for “a more stable and public-oriented banking system in the future.” Most striking is the argument of Willem Buiter, the chief economist of Citigroup no less, that if the public underwrites the costs of bailouts, “banks should be in public ownership…” In fact, had the taxpayer funds used to bail out major financial institutions in 2007–2010 been provided on condition that voting stock be issued in return for the investment, one or more major banks would, in fact, have become essentially publicly controlled banks.
Unknown to most Americans, there have been a large number of small and medium-sized public banking institutions for some time now. They have financed small businesses, renewable energy, co-ops, housing, infrastructure, and other specifically targeted areas. There are also 7,500 community-based credit unions. Further precedents for public banking range from Small Business Administration loans to the activities of the U.S.-dominated World Bank. In fact, the federal government already operates 140 banks and quasi-banks that provide loans and loan guarantees for an extraordinary range of domestic and international economic activities. Through its various farm, housing, electricity, cooperative and other loans, the Department of Agriculture alone operates the equivalent of the seventh largest bank in America.
The economic crisis has also produced widespread interest in the Bank of North Dakota, a highly successful state-owned bank founded in 1919 when the state was governed by legislators belonging to the left-populist Nonpartisan League. Over the past fourteen years, the bank has returned $340 million in profits to the state and has broad support in the business community as well as among progressive activists. Legislative proposals to establish banks patterned in whole or in part on the North Dakota model have been put forward by activists and legislators in Washington, Oregon, California, Arizona, New Mexico, Montana, Illinois, Louisiana, New York, Maryland, Virginia, Maine, and Massachusetts. In Oregon, with strong support from a coalition of farmers, small-business owners, and community bankers, and backed by State Treasurer Ted Wheeler, a variation on the theme, “a virtual state bank” (that is, one that has no storefronts but channels state-backed capital to support other banks) is likely to be formed in the near future. How far the various strategies may develop is likely to depend on the intensity of future financial crises, the degree of social and economic pain and political anger in general, and the capacity of a new politics to focus citizen anger in support of major institutional reconstruction and democratization.
That a long era of social and economic austerity and failing reform might paradoxically open the way to more populist or radical institutional change—including various forms of public ownership—is also suggested by emerging developments in health care. Here the next stage of change is already under way. At first, it is likely to be harmful. Republican efforts to cut back the mostly unrealized benefits of the Affordable Care Act, passed in 2010, provide one example of this. The first stages, however, are not likely to be the last. Polls show overwhelming distrust of and deep hostility toward insurance companies. We can also expect public outrage to be fueled by stories like that of fifty-nine-year-old James Verone who attempted to rob a bank in Gastonia, North Carolina this year—but only, he made clear, for one dollar. The reason: unemployed and without health insurance, Verone simply saw no way other than going to jail to get health care for a growth on his chest, foot difficulties, and back problems.
Cost pressures are building in ways that will also continue to undermine corporations facing global competitors, forcing them to seek new solutions. A recent report from the federal Centers for Medicare and Medicaid Services (“National Health Expenditure Projections, 2009–2019”) projects health care costs to rise from the 2010 level of 17.5 percent of GDP to 19.6 percent in 2019. It has long been clear that the central question is to what extent, and at what pace, underlying cost pressures ultimately force development of some form of single-payer system—the only serious way to deal with the underlying problem.
A NEW national solution is ultimately likely to come either in response to a burst of pain-driven public outrage or more slowly through a state by state build up to a national system. Massachusetts, of course, already has a near universal plan, with 99.8 percent of children covered and 98.1 percent of adults. In Hawaii, health coverage (provided mostly by nonprofit insurers) reaches 91.8 percent of adults in large part because of a 1970s law mandating low cost insurance for anyone working twenty hours or more a week. In Vermont, Governor Peter Shumlin signed legislation in May 2011 creating “Green Mountain Care,” a broad effort that would ultimately allow state residents to move into a publicly funded insurance pool—in essence a form of single-payer insurance. Universal coverage, dependent on a federal waiver, would begin in 2017 and possibly as early as 2014. In Connecticut, legislation approved in June 2011 created a “SustiNet” Health Care Cabinet directed to produce a business plan for a nonprofit public health insurance program by 2012, with the goal of offering such a plan beginning in 2014. In California, there is a good chance a universal “Medicare for all” bill may be on the governor’s desk for signature by mid-2012. (Similar legislation passed by both the House and the Senate was vetoed by then-Governor Schwarzenegger in 2006 and 2008.) In all, nearly twenty states will soon consider bills to create one or another form of universal health care.
One can also observe a developing institutional dynamic in the central neighborhoods of some of the nation’s larger cities, places that have consistently suffered high levels of unemployment and underemployment, with poverty commonly above 25 percent. In such neighborhoods, democratizing development has also gone forward, again paradoxically, precisely because traditional policies—in this case involving large expenditures for jobs, housing and other necessities—have been politically impossible. “Social enterprises” that undertake businesses in order to support specific social missions now increasingly make up what is sometimes called “a fourth sector” (different from the government, business, and nonprofit sectors). Roughly 4,500 not-for-profit community development corporations are largely devoted to housing development. There are now also more than eleven thousand businesses owned in whole or part by their employees; five million more individuals are involved in these enterprises than are members of private-sector unions. Another 130 million Americans are members of various urban, agricultural, and credit union cooperatives. In many cities, important new “land trust” developments are underway using an institutional form of nonprofit or municipal ownership that develops and maintains low- and moderate-income housing.
The various institutional efforts have also begun to develop innovative strategies that suggest broader possibilities for change. Consider the Evergreen Cooperatives in Cleveland, Ohio, an integrated group of worker-owned companies, supported in part by the purchasing power of large hospitals and universities. The cooperatives include a solar installation company, an industrial scale (and ecologically advanced) laundry, and soon a greenhouse capable of producing more than five million heads of lettuce a year. The Cleveland effort, which is partly modeled on the nearly 100,000 person Mondragón cooperatives in the Basque region of Spain, is on track to create new businesses, year by year, as time goes on. However, its goal is not simply worker ownership, but the democratization of wealth and community-building in general in the low-income Greater University Circle area of what was once a thriving industrial city. Linked by a nonprofit corporation and a revolving fund, the companies cannot be sold outside the network; they also return 10 percent of profits to help develop additional worker-owned firms in the area. (Full disclosure: The Democracy Collaborative, which I co-founded, has played an important role in helping develop the Cleveland effort. See www.Community-Wealth.org for further information on this and many other local and state efforts.)
Another innovative enterprise is Market Creek Plaza in San Diego. There a comprehensive, community-owned project links individual and collective wealth-building through a $23.5-million commercial and cultural complex anchored by a shopping center. The complex has developed a range of social and economic projects that have resulted in the employment of more than 1,700 people. Its multicultural emphasis on the arts has helped create several venues for common activity among the local Asian, Hispanic, and black communities.
Significantly, these collectively owned businesses are commonly supported by unusual local alliances, including not only progressives; labor unions; and nonprofit and religious leaders; but also, in many cases, the backing of local businesses and bankers. The efforts have also attracted surprising political support. In Indiana, for example, Republican State Treasurer Richard Mourdock has established a state linked deposit program to provide state financing support for employee ownership. At this writing, Ohio Democratic Senator Sherrod Brown has plans to introduce model legislation to support the development of an initial group of Evergreen-style efforts in diverse parts of the country. Environmental concerns are also involved; many of the enterprises are “green” by design, increasingly so as time goes on. Cleveland’s Evergreen laundry, which uses less than a third the amount of water used by comparable commercial firms, is one of the most ecologically advanced in the Midwest. In Washington state, Coastal Community Action (CCA) operates a portfolio of housing, food, health, and employment programs for low-income residents that uses development and ownership of a fourteen million dollar wind turbine to generate income to support its social service programs.
Yet another sphere of institutional growth centers on land development. By maintaining direct ownership of areas surrounding transit station exits, public agencies in Washington, D.C., Atlanta, and other cities earn millions capturing the increased land values their transit investments create. The town of Riverview, Michigan, has been a national leader in trapping methane from its landfills and using it to fuel electricity generation, thereby providing both revenues and jobs. There are roughly five hundred similar projects nationwide. Many cities have established municipally owned hotels. There are also over two thousand publicly owned utilities that provide power (and, increasingly, broadband services) to more than forty-five million Americans, in the process generating $50 billion in annual revenue. Significant public institutions are also common at the state level. CalPERS, California’s public pension authority, helps finance local community development needs; in Alaska, state oil revenues provide each citizen with dividends from public investment strategies as a matter of right; in Alabama, public pension investing has long focused on state economic development (including employee-owned firms).
ALTHOUGH PUBLIC ownership is surprisingly widespread, it can also be vulnerable to challenge. The fiscal crisis, and conservative resistance to raising taxes, has led some mayors and governors to sell off public assets. In Indiana, Governor Mitch Daniels sold the Indiana Toll Road to Spanish and Australian investors. In Chicago, then-Mayor Richard Daley privatized parking meters and toll collection on the Chicago Skyway and even proposed selling off recycling collection, equipment maintenance, and the annual “Taste of Chicago” festival. How far continuing financial and political pressures may lead other officials to attempt to secure revenues by selling off public assets is an open question. Public resistance to such strategies, although less widely publicized, has been surprisingly strong in many areas. Toll road sales have been held up in Pennsylvania and New Jersey, and newly elected Chicago Mayor Rahm Emanuel recently voiced his opposition to an attempt to privatize Midway Airport as previously attempted by Daley. An effort to transfer city-owned parking garages to private ownership in Los Angeles also failed when residents and business leaders realized parking rates would spike if the deal went through.
One thing is certain: traditional liberalism, dependent on expensive federal policies and strong labor unions, is moribund. The government no longer has much capacity to use progressive taxation to achieve the goal of equity or to regulate corporations effectively. Congressional deadlocks on such matters are the rule, not the exception. At the same time, ongoing economic stagnation or mild upturns followed by further decay, and “real” unemployment rates in the 15 percent to 16 percent range appear more likely than a return to booming economic times.
IRONICALLY, THIS grim new order may open the way for the kinds of “evolutionary reconstructive” institutional change described here. Since the Great Depression, liberal activists and policy makers have implicitly assumed they were providing one or another form of “countervailing power” against large corporations. But institutional reconstruction aims either to weaken or displace corporate power. Strategies like anti-trust or efforts to “break up” big banks aim to weaken. Public banking, municipal utilities, and single-payer health plans attempt to displace privately owned companies. At the same time, community-based enterprises offer public officials alternatives to paying large tax-incentive bribes to big corporations.
Of course, “evolutionary reconstruction” might fail, as have most kinds of top-down national reform. The era of stalemate and decay might continue and worsen. Like ancient Rome, the United States could simply decline and fall, unable to address its social ills.
However, even during a sustained era of stalemate and decay, it may be possible to develop a coherent long-term progressive strategic direction. Such a direction would build upon the remaining energies of traditional liberal reform, animated over time by new populist anger and movements aimed at confronting corporate power, the extreme concentration of income, failing public services, the ecological crisis, and military adventurism. And it would explicitly advocate the construction of new institutions run by people committed to developing an expansively democratic polity, thereby giving political voice to the new constituencies emerging alongside the new developments at the same time it helps to begin altering underlying institutional power balances.
In connection with environmental issues, at least, some “capitalists” also seem willing to sign onto this vision. New organizations like the Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) and the American Sustainable Business Council (ASBC) have been quietly developing momentum in recent years. BALLE, which has more than 22,000 small business members, works to promote sustainable local community development. ASBC (which includes BALLE as a member) is an advocacy and lobbying effort that involves more than 150,000 business professionals and 30 separate business organizations committed to sustainability. Leading White House figures and such Cabinet-level officials as Labor Secretary Hilda Solis have welcomed the organization as a counter to the national Chamber of Commerce. (Jeffrey Hollender, chair of ASBC’s Business Leadership Council and former CEO of Seventh Generation, has denounced the Chamber for “fighting democracy and destroying America’s economic future” because of its opposition to climate change legislation and its support for the Citizens United decision.) Gus Speth, a member of ASBC’s Advisory Board (and former environmental adviser to Presidents Carter and Clinton) offers a more far-reaching general perspective: “For the most part, we have worked within this current system of political economy, but working within the system will not succeed in the end when what is needed is transformative change in the system itself.”
AT THE heart of the spectrum of emerging institutional change is the traditional radical principle that the ownership of capital should be subject to democratic control. In a nation where 1 percent of the population owns nearly as much wealth as the entire bottom half of the nation, this principle may be particularly appealing to the young—the people who will shape the next political era. In 2009, even as Republicans assailed President Obama and his liberal allies as immoral “socialists,” a Rasmussen poll reported that Americans under thirty were “essentially evenly divided” as to whether they preferred “capitalism” or “socialism.” Even if many were unsure about what “socialism” is, they were clearly open to something new, whatever it might be called. A non-statist, community-building, institution-changing, democratizing strategy might well capture their imagination and channel their desire to heal the world. It is surely a positive direction to pursue. Just possibly, it could open the way to an era of true progressive renewal, even one day perhaps step-by-step systemic change or the kind of unexpected, explosive, movement-building power evidenced in the “Arab Spring” and, historically, in our own civil rights, feminist, and other great movements.
http://www.neweconomyworkinggroup.org/article/neither-revolution-nor-reform-new-strategy-left
1. But what happens if a system neither reforms nor collapses in crisis? : Tapi apa yang terjadi jika sistem tidak reformasi atau runtuh dalam krisis?
2.  A NEW national solution is ultimately likely to come either in response to a burst of pain-driven public outrage or more slowly through a state by state build up to a national system : Sebuah solusi nasional BARU pada akhirnya akan datang baik dalam menanggapi ledakan sakit berbasis kemarahan publik atau lebih lambat melalui sebuah negara oleh negara membangun hingga sistem nasional